NasDem: Yasonna Laoly Ada Kekuatan Perselisihan Kebutuhan di Masalah Harun Masiku

NasDem: Yasonna Laoly Ada Kekuatan Perselisihan Kebutuhan di Masalah Harun Masiku

Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari menyebutkan Menteri Hukum serta HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly berpotensi perselisihan kebutuhan di masalah terduga KPK Harun Masiku. Harun Masiku adalah bekas calon legislatif PDIP yang terbawa masalah suap bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan. “Saya tidak masuk di yang biasa, malah saya masuk ke yang detil saja. Spesial untuk masalah yang sedang berjalan ini, memang saya lihat ada perselisihan kebutuhan ya yang seharusnya harus dijaga dalam rencana kita saling memberi dukungan penegakan hukum yang berjalan,” kata Taufik Basari di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

“Mengapa ada perselisihan kebutuhan? Sebab ada pula berkaitan dengan pekerjaan serta wewenang diri Kementerian Hukum serta HAM, terutamanya dalam soal keimigrasian,” sambungnya. Menurut Taufik Basari, jika benar ada perselisihan kebutuhan, Yasonna sebaiknya bisa menyesuaikan diri. Ia mengutamakan kembali terdapatnya kekuatan perselisihan kebutuhan. “Nah, oleh karenanya, saat ada perselisihan kebutuhan pada suatu masalah atau persoalan, kita harus menyesuaikan diri. Karenanya, saya lihat memang benar ada kekuatan, tempatnya masih kekuatan perselisihan kebutuhan. Itu yang pertama,” katanya.

Baca juga : Kerajaan Inggris Pecat Semua Angotta Staf di Istana

Taufik Basari minta supaya info Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompie berkaitan waktu kembalinya Harun Masiku ke Indonesia dilacak. Sudah diketahui, Imigrasi sekarang baru mengatakan jika Harun Masiku telah kembali pada Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sebelum OTT KPK. Imigrasi beralasan ada terlambat info. “Ke-2, spesial dengan info Dirjen Imigrasi, menurut saya itu harus juga dijelajahi, harus dilacak apa memang benar ada kesengajaan atau mungkin ada kekeliruan skema atau mungkin masalah administrasi. Tetapi bagaimana juga, tidak dapat dibiarkan, harus dilacak selesai tentang masalah info Imigrasi yang alami perkembangan,” katanya.

Sedang anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil melihat hal tidak sama. Menurut Nasir, malah Yasonna tidak mempunyai perselisihan kebutuhan dalam pergerakan masalah Harun Masiku. “Jika conflict of interest dikembalikan pada yang berkaitan, menurut saya, sebab ia kan salah satunya Ketua DPP (PDIP) serta ia setahu saya ia Ketua DPP Bagian Hukum, lantas ada team hukum, ya,” tuturnya. “Jika menurut saya, dalam pandangan saya, sebaiknya tidak bisa ada conflict of interest serta saya tidak lihat ada conflict of interest di urutan Yasonna,” tambah Nasir.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *